Demokrasi terpimpin (tahun 1959-1965)
Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit President 5 Juli 1959 yang berbunyi sebagai berikut:
1) Pembubaran konstituante.
2) Berlakunya Kembali UUD 1945.
3) Pemberontakan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dalm demokarsi terpimpin ini menggunakan sistam presidensil. Presidensil ini mempunyai 2 hal yang perlu diingat, sebagai berikut:
1) Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2) Para menteri bertanggungjawab kepada presiden.
Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut:
1) Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2) Terbatasnya peran partai politik.
3) Meluasnya peran militer sebagai unsur politik.
4) Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.
Di dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak mengalami penyimpangan sebagai berikut:
1. Kaburnya sistem kepataian dan lemahnya peranan partai politik.
2. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah.
3. Terbatasnya kebebasan-kebebasan perssehingga banyak media massa yang gagal terbit.
4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan pusat dan daerah. Pemerintah memiliki kewenangan besar dalam mengatur daerah.
Demokrasi Pancasila (1965-1998/Orde Baru)
Demokrasi Pancasila berlaku semenjak lahirnya Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menjiwai kelima sila yang ada dalam pancasila, sebagai berikut:
1) Berdasakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
2) Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaaan yang adil dan beradab.
4) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru justru mengarah pada pemerintahan sentralistik yang diarahkan pada kepentingan pemerintah/kelompok/penguasa. Kepresidenan menjadi pusat dari seluruh proses politik menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegiatan politik, dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga pemerintahan negara. Hal ini mengakibatkan harapan tentang majunya kehidupan demokrasi justru mengalami kemunduran.
Beberapa penyebab mengapa demokrasi tidak dapat terwujud pada masa orde baru sebagai berikut:
1) Rekruitmen politik yang tertutup.
2) Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi.
3) Pengakuan terhadap hak-hak dasar yang masih terbatas.
4) Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak ada.
Ada beberapa penyebab kegagalan pada masa orde baru, yaitu:
1) Hancurnya ekonomi nasional yang ditandai terjadinya krisis ekonomi yang tak kunjung teratasi.
2) Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. Rakyat yang sudah trauma dengan masa sebelumnya, yakni pada masa demokrasi liberal dan terpimpin menjadi sangat kecewa dan menderita.
3) Desakan semangat demokratis dari para pendukung demokrasi. Para pendukung demokrasi terutama lawan politik orde baru banyak yang tampil kembali menuntut pembubaran pemerintah.
Adanya krisis multidimensional menyebabkan rakyat tidak percaya pada pemerintah orde baru. Mereka menuntut agar pemerintahan orde baru segera mundur dan digantikan dengan pemerintahan yang baru. Mereka juga menuntut agar pemerintahan orde baru segera turun, termasuk presiden Soeharto untuk mengundurkan diri serta para pejabat yang tersangkut KKN segera diusut dan diadili, agar tidak menambah penderitaan rakyat yang berlarut-larut. Pada tanggal 21 mei 1998 tuntutan rakyat dapat terwujud, Presiden Soeharto resmi mengundurka diri dan digantikan oleh wakilnya Ir. Ing. B. J Habibie, dengan berakhirnya masa orde baru digantikan oleh masa reformasi.
DEMOKRASI KOMUNIS
Demokrasi sosialis atau biasa juga disebut
sebagai demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama
pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang
berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Demokrasi sosialis muncul karena adanya komunisme. Awalnya
komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana
mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Komunisme
adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.
Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.
Dalam komnisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.
Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang da lam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.
Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.
Dalam komnisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.
Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang da lam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.
Demikianlah sedikit pembahasan mengenai demokrasi liberal
dan demokrasi sosialis/komunis, paham ini masing-masing masih diterapkan di
berbagai negara, dan nyata sekali kedua paham ini amat bertolak belakang, adi
tidak aneh jika pengantu kedua paham ini sering bersetegang antar satu dengan
yang lainnya. Demokrasi sosialis muncul karena adanya komunisme. Awalnya
komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana
mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Komunisme
adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.
Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.
Dalam komnisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.
Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang da lam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.
Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.
Dalam komnisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.
Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang da lam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.
Demikianlah
sedikit pembahasan mengenai demokrasi liberal dan demokrasi sosialis/komunis,
paham ini masing-masing masih diterapkan di berbagai negara, dan nyata sekali
kedua paham ini amat bertolak belakang, adi tidak aneh jika pengantu kedua
paham ini sering bersetegang antar satu dengan yang lainnya.[ps]
Negara-Negara Demokrasi Komunis.
1. Republik Rakyat Cina
2.
Kuba
3.
Korea Utara
4.
Laos
5. Vietnam
DEMOKRASI LIBERAL
Demokrasi
liberal (atau demokrasi
konstitusional) adalah sistem politik yang
melindungi secara konstitusional hak-hak
individu dari kekuasaan pemerintah.[1] Dalam
demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau
langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah
yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak
melanggar kemerdekaan dan hak-hak
individu seperti tercantum dalam konstitusi.[2]
Demokrasi
liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh
penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah
demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme alaRepublik Rakyat. Pada zaman
sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung ataudemokrasi
partisipasi.
Negara-Negara yang
melaksanakan Demokrasi Liberal.
1. Amerika Serikat
2.
Britania Raya
3.
Kanada
4.
India
5.
Prancis
6. Spanyol
Tidak ada komentar:
Posting Komentar